Buku-buku Perpajakan

19 09 2017

 

 

Buku | Transfer Pricing and Corporate Taxation_Elisabeth King 2009 | Download

 

Buku | International Business Taxation_Sol Picciotto 2013 | Download

 

Buku | UU PERPAJAKAN -KUP-PPH-PPN-PBB-PPSP-BM-PP-PDRD (SDSN – 2013) | Download

 

Buku | UU-KUP dan Peraturan Pelaksanaannya (2013)   | Download

 

Buku | UU PPh dan Peraturan Pelaksanaannya (2013)  | Download

 

Buku | PPN dan Peraturan Pelaksanaannya (2013)  | Download

 

Buku | Panduan Hak & Kewajiban Wajib Pajak (2011)  | Download

Buku | PPh (2013)   | Download

 

Buku | UU No.8 Thn 1997 – Dokumen Perusahaan  | Download

Iklan




Jasa Perpajakan dan Akuntansi

5 12 2013

Konsultan Pajak Irsan Lubis, SE., M.Ak., Ak., BKP., CAP

IRSAN LUBIS & REKAN Izin Praktek Konsultan Pajak B Nomor : SI-2815/PJ/2014

IRSAN LUBIS & REKAN
Izin Praktek Konsultan Pajak B Nomor : SI-2815/PJ/2014

Kantor konsultan kami memiliki tim ahli yang ber-ijazah Akuntan Register, ber-ijazah Konsultan Pajak, Bersertifikat ACCURATE Profesional dan MYOB Consultants, serta telah berpengalaman lebih dari 15 tahun serta didukung tenaga profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian, serta pemahaman yang baik di bidang akuntansi dan perpajakan yang berlaku.

Kami sudah memiliki banyak klien yang tersebar di beberapa daerah dengan jenis usaha perdagangan, jasa dan perkebunan.

Dari kantor di daerah Ciledug Tangerang, Kami siap memberikan solusi atas seluruh permasalahan akuntansi dan perpajakan perusahaan/instansi anda di seluruh Indonesia.

Jasa yang diberikan kantor konsultan kami kepada perusahaan-perusahaan berskala kecil dan menengah atau instansi yang membutuhkan jasa akuntansi dan pajak, meliputi:

  • Jasa Pembuatan Laporan Keuangan
  • Jasa Desain Sistim Akuntansi
  • Jasa Setup Database (Accurate,  MYOB)
  • Jasa Implementasi Software (Accurate, MYOB)
  • Jasa Pembuatan Pajak Bulanan menggunakan SPT Elektronik (eSPT) untuk PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final, PPh pasal 25.
  • Jasa Pembuatan Pajak Tahunan menggunakan SPT Elektronik (eSPT) meliputi orang pribadi memiliki usaha/profesi, orang pribadi karyawan/pegawai, atau badan usaha.

Perusahaan /instansi yang bisa menggunakan jasa kami adalah: Usaha Perseorangan, Pemerintah Daerah (PEMDA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perusahaan perdagangan, Perusahaan industri, Perusahaan jasa, Toko, Koperasi, Apotik, Yayasan, LSM, Ormas, Rumah Sakit, Klinik, dsb.

Perusahaan/instansi pengguna jasa kami bisa berada dimana saja di seluruh Indonesia, karena tidak perlu ada kontak fisik (visiting) dan dilakukan secara online (phone, email, messanger, chats, dll).

Kerahasiaan dan kepentingan perusahaan/instansi pengguna jasa dijamin dengan kontrak kerja.

Tarif jasa (fee) reguler kami antara 2,5 jt s/d 8 jt per bulan. Tarif jasa non reguler tergantung pekerjaan.

Hubungi: Ibu Sani (021) 33269500.





Perusahaan memiliki omset bruto < 600 juta tidak wajib PKP

10 06 2013

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp .600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berarti tidak
wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPn BM. Pengusaha yang tidak PKP tidak diperbolehkan  menerbitkan Faktur Pajak.

Dasar peraturan: Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

 





Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

10 06 2013

Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.
Rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN (faktur pajak tidak lengkap/cacat);
6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN (faktur pajak tidak lengkap/cacat);
7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
9. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Semoga bermanfaat.





Wajib SPT Pajak Elektronik (eSPT) untuk PPh Pasal 21 mulai Januari 2014

10 06 2013

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ./2013 tentang  Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Bukti Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26.

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:
a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang.
b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen.
c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh).
d. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.





Wajib SPT Pajak Elektronik (eSPT) untuk PPN mulai Juni 2013

10 06 2013

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi dan Tatacara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Setiap perusahaan PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKP orang pribadi yang:

  1. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
  2. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),

dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.

Peraturan ini berlaku untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013.

 





Diklat Pajak Bendahara bulan Mei 2013 di Jakarta

10 05 2013

Telah dilaksanakan Diklat Pajak selama 2 hari tanggal 3-4 Mei 2013 bertempat di Glory Room, Hotel Ciputra, jl S. Parman, Grogol, Jakarta. Peserta adalah bendahara-bendahara, bagian keuangan, dan PPTK berasal dari SKPD-SKPD Pemkab/Pemkot seluruh Indonesia.

1
Baca entri selengkapnya »