Wajib SPT Pajak Elektronik (eSPT) untuk PPh Pasal 21 mulai Januari 2014

10 06 2013

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ./2013 tentangĀ  Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Bukti Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26.

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:
a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang.
b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen.
c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh).
d. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

About these ads

Aksi

Information




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: